SUMENEP –BIN RI.com_Penyaluran bantuan pangan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) 2025 di Desa Rubaru, Kecamatan Rubaru, Sumenep, menuai sorotan tajam dari berbagai kalangan. Sejumlah warga menilai distribusi bantuan tidak merata dan rawan unsur ketidakadilan sosial.3/8/2025
Dugaan yang mencuat tak main-main: beberapa penerima bantuan diketahui berasal dari keluarga yang secara ekonomi tergolong mampu, sementara warga yang hidup dalam kesulitan justru tidak tersentuh bantuan sama sekali.
“Kami tidak iri, tapi kami juga manusia. Ada yang dapat padahal punya kendaraan dan rumah bagus. Kami yang benar-benar butuh malah tidak dilirik,” ujar seorang warga Rubaru yang namanya sengaja tidak disebutkan untuk menjaga privasi dan keamanan.
Pantauan media di lapangan menemukan sejumlah kejanggalan dalam proses pendataan. Di beberapa dusun, tidak ada musyawarah terbuka atau verifikasi ulang terhadap data calon penerima bantuan. Akibatnya, muncul dugaan bahwa proses pendataan hanya bersandar pada data lama tanpa melihat perubahan kondisi riil masyarakat.
Masalah ini bukan hanya terjadi pada bantuan beras. Program bantuan lain seperti PKH, BLT Dana Desa,Dan Bantuan rumah layak Huni juga disorot karena dianggap tidak tepat sasaran. Situasi ini menimbulkan kesan bahwa akses terhadap bantuan lebih dipengaruhi kedekatan personal ketimbang kebutuhan aktual.
Tokoh masyarakat Rubaru, Moh Z., menilai perlu ada evaluasi serius dari pihak pemerintah desa dan pendamping sosial.
“Jangan sampai bantuan yang sejatinya menyelamatkan justru menimbulkan kecemburuan. Pemerintah harus hadir dengan data yang akurat dan proses yang adil,” tegasnya.
Beberapa aktivis lokal bahkan mendorong agar dilakukan audit terbuka terhadap seluruh proses penyaluran bantuan di Rubaru. Bagi mereka, transparansi bukan sekadar tuntutan, tetapi kewajiban dalam sistem pemerintahan yang demokratis dan berpihak kepada rakyat kecil.
Hingga berita ini ditayangkan, pihak Pemerintah Desa Rubaru belum memberikan pernyataan resmi. Namun masyarakat berharap, ke depan, sistem pendataan dan distribusi bantuan lebih terbuka, partisipatif, dan benar-benar menyentuh masyarakat yang paling membutuhkan.
Catatan Redaksi:
Di tengah upaya pemerintah membangun kepercayaan publik, ketimpangan dalam bantuan sosial bisa menjadi luka panjang. Rubaru patut berbenah bukan untuk pencitraan, tapi untuk keadilan.
Agustina v
