BeritaDaerah

Pekerjaan Pengaspalan Desa Batioh Tidak Sesuai RAB, Aktifis Duga Pemdes Batioh Korupsi Dana Desa 

71
×

Pekerjaan Pengaspalan Desa Batioh Tidak Sesuai RAB, Aktifis Duga Pemdes Batioh Korupsi Dana Desa 

Sebarkan artikel ini
Picsart 25 08 01 16 01 48 709 1
{"remix_data":[],"remix_entry_point":"challenges","source_tags":["local"],"origin":"unknown","total_draw_time":0,"total_draw_actions":0,"layers_used":0,"brushes_used":0,"photos_added":0,"total_editor_actions":{},"tools_used":{"border":1,"transform":1},"is_sticker":false,"edited_since_last_sticker_save":true,"containsFTESticker":false}

SAMPANG, BIN.RI.com – Proyek pengaspalan jalan yang berlokasi di Dusun Lonselleng, Desa Batioh, Kecamatan Banyuates menuai sorotan. Proyek yang dibiayai dari Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2025 dengan nilai sebesar Rp 99.917.625,00 ini diduga tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditentukan.

Dari pantauan awak media di lapangan, sejumlah kejanggalan ditemukan dalam pelaksanaan proyek lapen (lapisan penetrasi makadam) tersebut. Diduga kuat pekerjaan tersebut tidak dilaksanakan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB), baik dari sisi kualitas material maupun ketebalan lapisan jalan.

Parahnya lagi, saat media mencoba mengonfirmasi kepada Penjabat (PJ) Kepala Desa Batioh, upaya itu terkendala.

Nomor kontak yang bersangkutan tidak tersedia dan tidak diumumkan ke publik, sehingga menimbulkan kesan tertutup terhadap akses informasi publik.

Proyek pengaspalan ini tercatat memiliki volume pekerjaan 2,5 meter x 310 meter dengan waktu pelaksanaan selama 3 bulan. Pelaksana kegiatan adalah TPK Desa Batioh, seperti tertera pada papan informasi proyek, Jum’at, (1/8/2025)

Ayattono selaku aktivis pantura sangat menyayangkan sikap tertutup pihak pemerintah desa terhadap pengawasan publik.

“Ini kan pakai uang negara, harusnya keterbukaan dan transparansi jadi keharusan. Masyarakat berhak tahu dan mengawasi,” ujarnya

Dugaan penyimpangan dalam penggunaan Dana Desa tersebut kini menjadi perhatian dari segenap LSM dan Wartawan yang ada di pantura, dan diharapkan aparat pengawasan, baik dari kecamatan maupun inspektorat daerah, segera turun melakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Tinggalkan Balasan